PEREMPUAN harus terlibat dalam pengambilan keputusan

PALU-Posisi perempuan di tengah masyarakat tidak bissa lagi disepelehkan. Keberdaan mereka menjadi penentu atas sebuah keputusan besar,sudah menjadi keniscayaan.Dalam konteks implementasi program pengurangan pelepasan emisi karbon co2 keudara melalui pencegahan perubahan fungsikawasan hutan dan penurunan kwalitas hutan atau dalam istilah popularnya Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD) pada tahun 2012 nanti,posisi perempuan tak bisa ditawar-tawar.

Hal tersebut dikatakan anggota Pokja Pantau REDD sulteng,Mutmainah Koronba,saat diskusi dalam media breefing dengan sejumlah wartawan di Plau,selasa (16/5).

            Menurutnya,hal itu penting sebab kaitan antara hutan dan perempuan sangat erat.Dalam konteks RDD,sangat jelas bisa dipetakan.Orientasi program yang di prakarsasi Negara maju ini adalah hutan,yakni bagaimana hutan bisa dijaga,bisa menyerap emisi dan bisa menyimpannya di pohon (kayu) sehingga pembuangan gas rumah kaca ke udara menjadi berkurang.

            Di wilayah Kecamatan  Lore Utara dalam Lore Piore Kabupaten Poso misalnya, Kata Mutmainah,di wilayah itu para perempuan dengan kearifan lokalnya mengolah hasil hutan bukan kayu seperti pandan besar (NIPA) dianyam menjadi tikar,ranting-ranting pohon kayu bakar,madu hutan dan lain sebagainya diambil dan dijual untuk pemenuahan kebutuhan sehari-hari.

            Hal semacam itulah yang dikhawatirkan,bisa terhambat(dibatasi) jika implementasi REDD pada tahun 2012 nantinya

            Oleh karena itu,kata Mutmainah dalam implementasi REDD,perempuan harus terlibat dalam pengambilan keputusan,akses informasi dan semacamnya yang termasuk dalam komponen prinsip persetujuan tanpa paksaan atas informasi awal atau Free Prior and Informend Consent (FPIC).Dalam tahap ini,perempuan harus didengar suaranya dan tidak hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap saja.

Sumber : Media Alkhairaat