Polisi Gagalkan Penyelundupan Kayu Ebony Ke Malaysia

 

PALU, MERCUSUAR - Sebanyak lima kubik kayu hitam atau ebony dan satu kubik kayu campuran ditahan anggota Dit Polair Polda Sulteng di perairan Tanjung Dampelas, Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Minggu (23/10 ) sekitar pukul 23.30 Wita. Rencananya kayu-kayu ilegal itu akan dibawa ke Tawau, Malaysia.

Polda Sulsel tetapkan 2 tersangka pelaku penimbunan laut ilegal

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan dua tersangka penimbunan laut di perairan Kota Makassar, masing-masing Najmiah Muin dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Kepastian penetapan tersangka ini disampaikan melalui rilis Polda Sulsel kepada media Kamis (5/12/13).

Kombes Pietrus Waine, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, menyebutkan, kedua pihak dinilai melakukan tindak pidana usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Keduanya dinilai melanggar Pasal 36 Ayat (1) Subs Pasal 109 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 109 disebutkan, setiap orang berusaha tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar atau paling banyak Rp3 miliar.

Najmiah, pada Oktober–November 2013, menimbun laut di sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga, depan Rumah Sakit Siloam, seluas 30 ribu meter persegi. “Pelaku menimbun laut atau reklamasi tanpa dilengkapi izin kelayakan lingkungan dan izin reklamai dari instansi berwenang,” katanya.

BPK Desak Pemerintah hentikan Pemberian izin Tambang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan pertambangan dan perkebunan di Tanah Air.
Hal itu ditegaskan Ali Masykur Musa, anggota BPK RI yang membidangi lingkungan hidup, di sela-sela seminar lingkungan internasional bertema Wetlands Enviromental Management and Green Economy di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/9).

Kemenhut akan Atasi Kemiskinan Masyarakat di Kawasan Hutan

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Kehutanan mendukung target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dengan program-program prorakyat untuk pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan hutan. Kementerian Kehutanan juga akan membuka kesempatan kerja untuk menurunkan angka pengangguran.